Perpanjangan perizinan berusaha di Indonesia diperlukan untuk jenis usaha tertentu yang izinnya memiliki masa berlaku terbatas. Namun, dengan diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis PB UMKU sangat

Pengembangan perizinan berusaha untuk orang perseorangan dan badan usaha dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS). OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang melalui sistem OSS-RBA. Perizinan

Persyaratan perizinan berusaha non UMK risiko rendah dan menengah rendah untuk badan usaha adalah: Memiliki Akta Pendirian Perusahaan, Memiliki NPWP, Memiliki hak akses OSS berupa username dan password, Mengisi Surat

Regulasi tentang perizinan berusaha non UMK di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Selain itu, regulasi lain yang terkait dengan

Regulasi tentang perizinan berusaha untuk usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini mengamanatkan kebijakan perizinan berusaha berbasis

PANDUAN MIGRASI DATA OSS 1.1Jika Anda mengalami kesulitan untuk melakukan Migrasi Data OSS 1.1. Anda dapat mengikuti langkah-langkah dibawah ini:1.     Kunjungi https://oss.go.id/, pilih “Masuk” 2.    

DPMPTSP Kota Serang Raih Penghargaan Layanan Investasi Terkolaboratif di Provinsi BantenSerang, 29 Oktober 2024 – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang berhasil meraih

DPMPTSP Kota Serang Dipimpin Sekda Paparkan Prestasi Menuju Anugerah Layanan Investasi 2024Selasa (30/07/2024), Sekretaris Daerah Kota Serang, Bapak Nanang Saefudin, bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

(Kota Serang, 12/07/2024) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang menghadapi penilaian standar kepatuhan pelayanan publik 2024 oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi